Isi Surat Perwakilan Masyarakat yang Dikirimkan ke Jokowi Soal KPK

Perwakilan masyarakat pendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi mengantarkan 1.505 surat ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu, (29/7/2021). Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengatakan surat tersebut berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Diantaranya yakni Bandung, Yogyakarta, Bogor, Karawang, Padang, Banten, Tenggarong, Bengkulu, dan Jambi. "Latar belakang para pengirim surat pun beragam, yakni buruh, pelajar, mahasiswa, peneliti, mantan Komisioner KPK, guru besar, dosen, pegawai bank, pengemudi ojek online, pengamen ondel ondel, pengamanan gedung, korban korupsi bansos, hingga pedagang minuman keliling," ujarnya di Komplek Sekretariat Negara.

Arif mengatakan dari 1505 surat sebanyak 917 diantaranya disampaikan secara daring dan 588 surat disampaikan melalui Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi. Surat surat tersebut kemudian dihimpun dan diserahkan ke Setneg oleh enam orang perwakilan masyarakat yang terdiri dari Ketua BEM STHI Jentera, Renie Aryandani, Sekjen KASBI Sunarno, dua orang korban korupsi Bansos Eni Rohayati dan Donris Sianturi, dan dua orang akademisi dari Universitas Andalas, Charles Simabura dan Feri Amsari. Arif yang ikut mendampingi penyerahan surat tersebut mengatakan, isi dalam surat yang disampaikan oleh masyarakat tersebut beragam.

Satu pesan umum yang ada di setiap surat adalah permintaan pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang disebut tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Pesan lainnya meminta perhatian Presiden Joko Widodo terhadap rakyat. Terutama dimasa Pandemi yang sulit ini. “Kami hidup di masa pandemi sudah sangat sulit, Pak, masa maling yang malah didukung dengan pelemahan KPK,” kutip Arif dari surat seorang warga bernama Seva.

Leave a Reply

Your email address will not be published.