Ancam Pindahkan ASN ke Papua, Risma Dinilai Harus Dapat Arahan Presiden soal Komunikasi Publik

Nama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tengah trending di jagat media sosial, setelah mengancam akan memindahkan pegawainya ke Papua. Cerita itu bermula saat Risma meninjau kesiapan dapur umum, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung pada Selasa (13/7/2021) kemarin. Diketahui dapur umum tersebut sengaja Kementerian Sosial untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, dalam kegiatan PPKM Darurat.

Ketika meninjau dapur umum itu. Risma mendapati adanya kekurangan alat masak hingga personel. Padahal, banyak pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung yang masih berada di dalam kantor, tidak ikut membantu operasional di dapur umum. Akhirnya setelah seluruh pegawai Balai Wyata Guna dikumpulkan di lapangan, Risma langsung meluapkan kemarahannya.

"Tolong ya, teman teman, saat ini kondisinya dan situasinya kritis. Ini Kementerian Sosial jangan misah misahkan diri." "Ini malah tidak ada yang nongol," kata Risma dengan nada tinggi, dikutip dari Kompas.com, Selasa (13/7/2021). Risma meminta kepada para pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna untuk lebih peka dan membantu di dapur umum, bukan berleha leha di dalam kantor yang ber AC.

"Rakyat lagi susah sekarang, tenaga tenaga kesehatan semua susah, tapi semua teman teman kayak priyayi semua. Maunya duduk tempat dingin, enggak mau susah susah." "Ayolah kita peduli, jangan jadi priyayi. Semuanya polisi ada di jalan, semua jaga, teman teman enak duduk di dalam. Di mana perasaan kalian?" ujar Risma. Setelah itu, Risma mengancam akan memindahkan seluruh PNS Kementerian Sosial yang menjadi pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua." "Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," tegasnya. Pernyataan Risma itu pun menuai kritikan dari sejumlah politisi.

Salah satunya Anggpota DPRI RI Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan, melalui akun Twitter nya, @hincapandjaitan , Selasa (13/4/2021). Hinca menilai Risma harus mendapat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komunikasi publik setelah mengecam pegawainya. Ia mempertanyakan sikap Risma itu, seolah olah menyebut Papua sebagai lokasi bagi pegawai yang tak cakap bekerja.

Menurutnya, saat ini, Papua sedang membutuhkan SDM yang mumpuni, Waduh. Ini komunikasi publiknya harus dapat arahan dari Bapak Presiden. " Kalimat bu Risma seolah olah menempatkan Papua sebagai sasaran lokasi ASN yg tak becus? ,"

Papua sedang butuh banyak SDM mumpuni bu. Jadi yg dikirim justru harus yang terbaik ," kata Hinca. Diharapkan, kejadian seperti ini tak kembali terulang kedepannya. Selain itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menyebut pernyataan Risma seolah menyiratkan Papua jadi tempat hukuman bagi ASN yang tidak becus.

Ia menyarankan agar Risma mencabut pernyataannya yang dinilai sensitif itu. Pernyataan Menteri Sosial ini menyiratkan seolah Papua jd tempat hukuman ASN yg tak becus. " Sebaiknya cabut saja pernyataan sensitif seperti ini, " ucap Fadli Zon, lewat akun Twitternya @fadlizon dalam cuitannya pada Selasa (13/7/2021).

Leave a Reply

Your email address will not be published.